Nama: Dimas Aditya Riyadi
Kelas: 2EB17
NPM: 22212113
Kasus Dana
Hibah, Mata Minta Sekda Banten dan Atut Juga Diusut
Serang - Juru
Bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten Oman Abdrurahman, di Serang,
Selasa (27/5) menegaskan, penetapan tujuh tersangka oleh Kejati Banten terkait
kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Banten harus dijadikan pintu masuk
untuk membongkar semua konspirasi penyelewengan dana hibah dan bansos di
Banten.
“Kalau mau dilihat secara cermat, penyelewengan dan
penyalahgunaan dana hibah dan bansos di Banten tidak hanya dilakukan oleh tujuh
orang tersangka tersebut. Masih banyak lagi pelaku yang harus diusut oleh
Kejati Banten, termasuk Sekda Banten dan gubernur nonaktif Banten,” tegas Oman.
Menurut Oman, kewenangan sekda adalah penetapan
anggaran selaku ketua tim perencanaan anggaran daerah (TPAD), serta penetapan
nilai bantuan dan penerima hibah. Karena itu, Oman menyakini sekda Banten
diduga kuat mengetahui proses penetapan dana hibah dan bansos tersebut.
“Sekda Banten harus bertanggungjawab terhadap
penyimpangan dana hibah tersebut. Kami mendesak penyidik Kejati Banten untuk
segera melakukan pendalaman terhadap keterlibatan Sekda Banten Muhadi dan
Gubernur nonaktif Ratu Atut Chosiyah. Terlebih sekda yang secara teknis pasti
memiliki keterlibatan dalam hal penetapan nilai dana hibah dan bansos tersebut.
Karena itu, tidak ada alasan untuk penyidik untuk tidak mendalami peran Sekda
Banten dalam kasus dana hibah dan bansos tersebut,” tegas Oman.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejati Banten
menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan
bansos pada tahun anggaran 2011-2012, di mana kerugian negara mencapai Rp 4,150
miliar pada tahun anggaran 2011 dan senilai Rp 3,5 miliar pada tahun 2012.
Ketujuh tersangka tersebut yakni Zainal Mutaqin (ZM)
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. Tersangka ZM, disebut sebagai aktor intelektual
di balik kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos tersebut.
Sementara itu tersangka lainnya yakni Anisul Fuad
(AS), mantan kepala Biro Kesra Pemprov Banten yang kini menjabat sebagai
Sekretaris Korpri Banten; Yudi MS (YMS) yang sebelumnya di Biro Kesra, dan saat
ini bekerja di DPPKD Banten; Wahyu Hidayat (WH) sebelumnya di Biro Kesra Banten
dan saat ini bekerja di Sekretariat Dewan (Setwan) Banten; Sutan Amali (SA)
yang sebelumnya bekerja di Dinas Pendidikan Banten, dan saat ini bekerja di
Samsat Cilegon; Dudi Setiadi (DS) yang merupakan orang dekat Gubernur Banten
nonaktif Ratu Atut Chosiyah; dan Siti Halimah (SH) selaku bendahara pribadi
Ratu Atut Chosiyah
Untuk diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW)
bersama Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) telah melakukan
investigasi secara khusus terkait penggunaan dana hibah dan bansos pada tahun
2011 di mana dana hibah senilai Rp 341 miliar dan bansos senilai Rp 51 miliar sebagian
besar diduga diselewengkan.
Berdasarkan hasil investigasi ICW dan ALIPP diketahui
bahwa dari 151 lembaga penerima hibah tahun 2011, ditemukan lembaga dan forum
fiktif penerima bansos dan hibah. Investigasi ICW dan ALIPP berhasil mengungkap
sejumlah modus penyelewengan dana hibah dan bansos yakni penerima dana hibah
menerima dana dalam kondisi tidak utuh atau dipotong oleh oknum dari Pemprov
Banten.
Selain itu, ditemukan begitu banyak lembaga atau
organisasi penerima hibah dan bansos yang fiktif. Secara administrasi lembaga
atau organisasi penerima dana hibah dan bansos begitu lengkap namun ketika
dicek ke lapangan, lembaga atau organisasi itu faktanya tidak ada.
Persoalan lainnya, yakni dana hibah dan bansos itu
sebagian besar mengalir ke organisasi-organisasi atau lembaga yang dipimpin
oleh anggota keluarga dinasti Ratu Atut Chosiyah atau lembaga yang berafiliasi
dengan keluarga Atut.
Penyelewengan dana hibah dan bansos juga terjadi pada
tahun 2012. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan Banten pada tahun anggaran 2012, Pemprov Banten
menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 1,364 triliun lebih. Dari dana hibah
sebesar itu, yang terealisasi sebesar Rp 1,288 triliun lebih atau sebesar 94,41
persen.
Jumlah dana hibah sebesar Rp 1,364 triliun lebih pada
tahun anggaran 2012 itu, sudah termasuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
senilai Rp 1,046 triliun dengan realisasi sebesar Rp 987,553 miliar atau
sebesar 94,37 persen.
Sisanya hibah bukan BOS sebesar Rp 318,126 miliar
dengan realisasi sebesar Rp 300,794 miliar atau sebesar 94,55 persen. Selain
itu belanja bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2012 sebesar 39,540
miliar, dengan realisasi sebesar Rp 38,852 miliar atau sebesar 98,26 persen.
Dalam LHP BPK dijelaskan bahwa untuk dana hibah pada
tahun 2012, ditemukan sebanyak 629 penerima hibah yang belum melengkapi
pertanggungjawabannya dan sebanyak 1.284 penerima bansos yang belum melengkapi
laporan pertanggungjawabannya.
Menurut BPK, sebanyak Rp 82,414 miliar dana hibah
Provinsi Banten pada tahun anggaran 2012 tidak bisa dipertanggungjawabkan dan
senilai Rp 9,993 miliar dana bansos yang belum bisa dinilai kewajarannya.
Dalam LHP BPK RI Perwakilan Banten, Nomor
17b/LHP/XVII.SRG/06/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dirincikan bahwa sebanyak 6
penerima hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana (LPJPD) namun sudah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)
senilai Rp 4,8 miliar. Selain itu, sebanyak 254 penerima yang sudah
menyampaikan LPJPD, namun belum menyampaikan SPTJ senilai Rp 41,896 miliar.
Selanjutnya, sebanyak 369 penerima hibah yang belum
menyampaikan LPJPD dan juga belum menyampaikan SPTJ senilai Rp 35,717 miliar.
Sementara, sebanyak 749 penerima hibah dinyatakan telah menyampaikan LPJPD dan
juga telah menyampaikan SPTJ.
Untuk dana bansos, sebanyak tiga penerima bansos yang
dinyatakan belum menyampaikan LPJPD, tetapi telah menyampaikan SPTJ senilai Rp
170 juta. Sebanyak 1.147 penerima bansos dinyatakan, telah menyampaikan LPJPD,
namun belum menyampaikan SPTJ senilai Rp 7,911 miliar.
Selanjutnya, sebanyak 134 penerima bansos yang
dinyatakan belum menyampaikan LPJPD, dan juga belum menyampaikan SPTJ senilai
Rp1,911 miliar. Sementara sebanyak 428 penerima bansos dinyatakan sudah
menyampaikan LPJPD dan juga telah menyampaikan SPTJ senilai Rp28,855 miliar.
Analisis
kasus:
Penyelewengan dana hibah dan bansos
seharusnya dapat dihindari atau diminimalisir, karena banyak upaya yang dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, seperti transparansi
anggaran, seharusnya pemerintah mengawasi penyaluran dari dana hibah dan dana
bansos tersebut secara berkelanjutan agar dikemudian hari tidak ada
penyelewengan dari anggaran dana hibah dan bansos yang merugikan negara.
Anggaran dana hibah dan bansos yang
dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya disalurkan untuk memberi keringanan
kepada masyarakat indonesia untuk meringankan biaya pendidikan agar masyarakat
indoesia mendapatkan pendidikan yang layak. sehingga dengan pendidikan tersebut
masa depan masyarakat indonesia dapat
berubah menjadi lebih baik dan maju.
Akan tetapi dengan adanya
penyelewengan dana tersebut menyebabkan kerugian negara dalam bentuk materiil
yaitu dalam bentuk kerugian kas negara dan non materiil yaitu masyarakat
indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan biaya pendidikan
yang harus dikeluarkan cukup besar padahal dengan adanya biaya boss masyarakat
yang kurang mampu dapat terbantu dengan adanya biaya yang di keluarkan oleh
pemerintah tersebut.
referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar